MY IDEA "WICKED IS GOOD": Ilmu Sosial Dasar BAB 5 ( Warga Negara dan Negara )

BAB V ( Warga Negara dan Negara )

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai warga Negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai

kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, Yang pokok adalah bahwa setiap orang

haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga

terhindar dari kemungkinan menjadi ‘stateless’ atau tidak berkewarganegaraan.

Tetapi pada saat yang bersamaan, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang

memilki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan

perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara modern untuk menghindari status

dwi-kewarganegaraan tersebut. Oleh karena itu, di samping pengaturan

kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan melalui proses pewarganegaraan

(naturalisasi) tersebut, juga diperlukan mekanisme lain yang lebih sederhana, yaitu

melalui registrasi biasa.

Indonesia sebagai negara yang pada dasarnya menganut prinsip ‘ius sanguinis’,

mengatur kemungkinan warganya untuk mendapatkan status kewarganegaraan

melalui prinsip kelahiran. Sebagai contoh banyak warga keturunan Cina yang masih

berkewarganegaraan Cina ataupun yang memiliki dwi-kewarganegaraan antara

Indonesia dan Cina, tetapi bermukim di Indonesia dan memiliki keturunan di

Indonesia. Terhadap anak-anak mereka ini sepanjang yang bersangkutan tidak

berusaha untuk mendapatkan status kewarganegaraan dari negara asal orangtuanya,

dapat saja diterima sebagai warganegara Indonesia karena kelahiran. Kalaupun hal

ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar yang dianut, sekurang-kurangnya

terhadap mereka itu dapat dikenakan ketentuan mengenai kewarganegaraan melalui

proses registrasi biasa, bukan melalui proses naturalisasi yang mempersamakan

kedudukan mereka sebagai orang asing sama sekali.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud Hukum, Negara, dan Pemerintahan?

2. Apakah yang dimaksud dengan Warga Negara dan Negara?

1.3 Tujuan Masalah

1. Mengetahui pengertian, serta meyebutkan sifat, ciri-ciri, dan sumber-sumber hukum.

2. Mengetahui pembagian hukum.

3. Mengetahui pengertian, serta menyebutkan tugas utama, sifat-sifat, bentuk, unsur-unsur negara.

4. Mengetahui tujuan negara republik indonesia.

5. Mengetahui pengertian tentang pemerintah.

6. Mengetahui perbedaan pemerintahan dengan pemerintah.

7. Mengetahui pengertian warga negara, dan menyebutkan 2 kriteria menjadi warga negara.

8. Mengetahui pasal yang tercantum dalam UUD 1945 tentang warga negara serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Pengertian Hukum

Hukum ialah salah satu norma dalam masyarakat, berbeda dengan 3 norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang tegas. Hukum sulit di definisikan karna kompleks dan beragamnya sudut pandang.

Berikut pengertian hukum dari para ahli :

(1) Drs. E. Utrecht, s.h

Menurutnya hukum ialah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakatyang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

(2) Achmad Ali

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang diakui dan dibuat oleh pemerintah, yang dituangkan dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhuan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu .

(3) Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan .

(4) Prof. Dr . Mochtar Kusumaatmaja

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

(5) J. C. T Simorangkir

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh lembaga berwenang .

(6) P. Borst

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi perlakuan atau perbuatan manusia didalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksa dan bertujuan mendapatkan keadilan.

1.2 Sebutkan sifat dan ciri-ciri hukum

- Hukum bersifat Mengatur dan Memaksa.

- Ciri-ciri hukum:

(1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat .

(2) Peraturan itu dilakukan oleh badan-badan resmi dan berwajib .

(3) Peraturan itu bersifat memaksa.

(4) Sanksi terhadap pelanggaran tersebut tegas.

(5) Berisi perintah dan larangan .

(6) Perintah dan larangan harus dipatuhi setiap orang .

1.3 Pengertian negara

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintah yang ada di wilayah tersebut. Negara merupakan wilayah yang memiliki sistem dan aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independent. Syarat sebuah negara adalah memiliki rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.

1.4 Sebutkan sifat - sifat negara

(1) Sifat Memaksa

Negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan, agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa ada pemaksaan fisik. Hak ini memiliki sifat legal agar tercipta tata tertib dan tidak ada tindakan anarki.

(2) Sifat Monopoli

Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak.

(3) Sifat Totalitas

Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara.

1.5 Sebutkan tujuan negara

Tujuan Negara Indonesia adalah yang tertulis dalam UUD 1945 alinea ke 4 :

(1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

(2) Memajukan kesejahteraan umum.

(3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.

(4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

1.6 Membedakan Pemerintahan dengan Pemerintah

Pemerintah adalah orang-orang pengambil keputusan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, misal ; Presiden, DPR, MPR. Sedangkan Pemerintahan adalah suatu lembaga atau wadah dari orang-orang yang memerintah.

1.7 Pengertian Warga Negara

Warga Negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu, atau dengan kata lain warganegara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, merupakan orang yang berdomisili di suatu Negara.

1.8 Sebutkan pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 45 tentang hak dan kewajiban WNI

- Hak Warga Negara Indonesia :

(1) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak ataspekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

(2) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

(3) Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

(4) Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

(5) Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).

(6) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

(7) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

(8) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

- Kewajiban Warga Negara Indonesia :

(1) Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

(2) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

(3) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.

(4) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

(5) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

- Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu :

(1) Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), taip-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(3) Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

BAB III

PENUTUP

1.1 Analisis

Hukum ialah salah satu norma dalam masyarakat, berbeda dengan 3 norma lainnya, norma hukum memiliki sanksi yang tegas. Hukum sulit di definisikan karna kompleks dan beragamnya sudut pandang.

1.2 Kesimpulan